Menu

Penjelasan Tentang Asuransi Prudential Syariah

May 18, 2018 | Asuransi

Asuransi Prudential Syariah – Pada umumnya, sistem asuransi dasar terbagi menjadi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi takaful. Asuransi konvensional tidak mengenal akan hukum Islam (halal & haram) dalam manajemennya. Sedangkan asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan pada hukum Islam dalam manajemennya. Asuransi Prudential syariah adalah salah satu jaminan bahwa, dalam praktiknya, menggunakan hukum halal dan haram dalam Islam, itu cukup untuk melakukan praktik hukum, tetapi untuk menghindari praktik uang diharamkan oleh agama. Jadi apa alasannya untuk disebut asuransi ini halal?

Seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Ketika kita membeli produk makanan di supermarket dan restoran, kita lebih suka produk yang memiliki label halal. Label Halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Obat, Obat dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia). Dengan label halal atau sertifikasi tersebut maka sangat mudah bagi orang untuk memilih dan mengkonsumsi produk halal. Kita tidak perlu mencari semua bahan makanan dalam produk makanan, bahkan mengambil kesulitan untuk melihat langsung bagaimana memproduksinya. Kami hanya mempercayakannya kepada MUI dan lembaga khusus yang memang bertugas dalam mengkhususkan diri mengevaluasi produk makanan.

Seperti di sektor pangan, MUI juga memiliki lembaga khusus yang berfungsi untuk melakukan fungsi MUI untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kegiatan lembaga keuangan Islam. Institusi yang dimaksud adalah Dewan Nasional Syariah (DSN). DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pedoman umum Takaful yang memberikan aturan, pedoman kontrak yang harus dilaksanakan, dan bagaimana manajemen untuk mematuhi hukum Islam.

Asuransi Prudential Syariah

Untuk perusahaan asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di indonesia bertujuan untuk mampu melaksanakan manajemen sesuai dengan pedoman yang difatwakan DSN-MUI, oleh karena itu MUI membentuk Dewan Syariah (DPS) yang mengawasi pelaksanaannya serta implementasi keputusan DSN dalam syariah masyarakat. DPS adalah dewan ahli di bidang ekonomi Islam dan akademisi yang menguasai bidang fiqh mu’amalah. Di Prudential Syariah, DPS dipimpin oleh K.H. Dr. H.M. Anwar Ibrahim. DPS ini berada pada level yang sama dengan Dewan Komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan.

Akad di Prudential Syariah  Jika peserta setuju untuk menjadi klien dari prudential Syariah lalu menyetujui dua perjanjian, yaitu: Akad tijarah (mudharabah), yang mengatakan, kontrak antara peserta dan Prudential Syariah . Dalam kontrak ini, Prudential Syariah bertindak sebagai mudharib (manajer) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis). Akad tabarru ‘(hibah) merupakan perjanjian antara para ppengguna asuransi. Dalam akad atau perjanjian ini, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena bencana. Prudential bertindak sebagai pengelola dana hibah. Dana milik peserta, Prudential hanya memiliki kewajiban untuk mengelolanya sesuai dengan prinsip Syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. (https://www.ditinsurance.com/2018/04/hukum-asuransi-menurut-islam.html)

Related For Penjelasan Tentang Asuransi Prudential Syariah